PotretBuram Pendidikan di Daerah Terpencil (1) Potret Buram Pendidikan di Daerah Terpencil (1) Belajar di Teras Kala Hujan. Feature | Jumat, 3 Mei 2019 07:31. Berita Terkait. Tidak Ada Postingan Lagi. Tidak ada lagi halaman untuk dimuat. Selengkapnya. Populer. 1.
Stigma dan Potret Pendidikan di Daerah Terpencil Tanggal 24 May 2021 Ditulis oleh LATANSA NAELAL IZZATI Disukai oleh 0 Orang Pendidikan merupakan salah satu indikator majunya suatu negara. Jika pendidikannya maju, maka akan maju pula negara tersebut. Menurut Undang-Undang Sisdiknas Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003, Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensinya. Usaha ini dilakukan oleh orang yang mempunyai rasa tanggung jawab untuk membangun masa depan peserta didik dengan tujuan yang ingin dicapai melalui proses pendidikan. Pendidikan Indonesia diatur dalam UUD 1945 Pasal 31 ayat 1 yang menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan ayat 3 menegaskan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dalam undang-undang. UUD tersebut mengisyaratkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, baik di kota maupun di desa. Berkembangnya teknologi membuat dunia pendidikan selalu berinovasi menemukan temuan baru dalam rangka memajukan pendidikan di Indonesia. Namun, tidak semua elemen masyarakat dapat merasakan kemajuan dari teknologi dan informasi, seperti halnya masyarakat desa. Hal ini disebabkan oleh minimnya infrastruktur yang memadai, jaringan internet yang tidak stabil, dan lain sebagainya. Masalah infrastruktur pendidikan di daerah terpencil sudah menjadi masalah krusial yang terjadi di dalam dunia pendidikan. Banyak gedung sekolah yang sudah rusak dan tidak layak pakai, terutama di daerah-daerah terpencil. Kondisi ini diperparah dengan kurangnya ketersediaan buku penunjang pembelajaran, serta perpustakaan sekolah dengan kondisi yang tidak nyaman untuk digunakan. Kondisi jaringan internet di daerah terpencil juga menjadi penghambat masyarakat dalam mengakses internet. Berdasarkan data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia APJII, masih ada sekitar 117 juta masyarakat Indonesia belum tersentuh internet. Hal ini disebabkan oleh letak geografis Indonesia yang terdiri dari puluhan ribu pulau, selain itu luasnya laut dan banyaknya pegunungan juga menjadi penghambat pengadaan jaringan internet. Hal-hal tersebut merupakan persoalan serius yang sedang dihadapi pemerintah, mengingat di era pandemi sekarang ini semua aktivitas dikerjakan dari rumah termasuk aktivitas belajar mengajar. Tidak heran jika banyak masyarakat yang mengeluhkan persoalan ini. Meskipun pemerintah sudah memberikan subsidi kuota gratis untuk belajar, namun hal tersebut akan sia-sia jika tidak dibarengi dengan usaha pemerataan jaringan internet di daerah terpencil. Dalam rangka menangani masalah pemerataan sarana dan prasarana pendidikan, pemerintah menetapkan wilayah 3T Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal berdasarkan persetujuan kementerian/lembaga terkait dengan pemerintah daerah. Adapun yang dimaksud dengan wilayah 3T adalah daerah kabupaten yang masyarakat serta wilayahnya relatif kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional. Selain sarana dan prasarana yang belum memadai, pendidikan di daerah terpencil juga menghadapi permasalahan kekurangan tenaga pendidik atau guru. Terkait dengan masalah ini, sebenarnya pemerintah telah melakukan penempatan guru-guru PNS baru ke daerah-daerah terpencil, namun dikarenakan terbatasnya akses ke daerah tersebut dan minimnya fasilitas pendidikan yang disediakan membuat para guru merasa kurang nyaman mengajar di daerah tersebut dan memutuskan untuk pindah ke daerah lain. Masalah-masalah yang sudah dipaparkan menjadi tantangan tersendiri bagi para pelajar di daerah terpencil. Tidak heran jika sebagian besar dari masyarakat di daerah tersebut memiliki kesadaran yang rendah dalam hal pendidikan. Hal ini semakin memperparah jumlah masyarakat yang mengenyam pendidikan terutama di jenjang perguruan tinggi karena banyak orang tua yang tidak memperbolehkan anaknya untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi. Stigma tentang pendidikan di perguruan tinggi sudah mengakar di masyarakat desa. Mereka menganggap bahwa lulusan sarjana tidak ada bedanya dengan lulusan SMA jika pada akhirnya sama-sama mencari pekerjaan, bahkan lulusan sarjana hanya akan membuang waktu dan uang. Pemikiran tersebut sudah tidak asing lagi bagi masyarakat yang tinggal di desa ataupun daerah terpencil, meskipun tidak semua masyarakat memiliki pemikiran yang sama. Berbicara tentang stigma masyarakat tentang pendidikan, tidak ada hal lain yang dapat dilakukan selain generasi milenial di daerah itu sendiri yang mencoba merubah mindset masyarakat sedikit demi sedikit. Peran generasi milenial sangatlah dibutuhkan dalam usaha ini, mengingat masyarakat tidak akan percaya sepenuhnya terhadap kemampuan mahasiswa ataupun generasi milenial untuk memberdayakan lingkungannya tanpa aksi nyata. Salah satu aksi nyata yang dapat dibuktikan mahasiswa yaitu dengan menunjukkan softskill yang mereka asah ketika berkuliah, seperti leadership, kemampuan berpikir kritis dalam menyelesaikan masalah, kemampuan berorganisasi, dan lain sebagainya. Kemampuan-kemampuan tersebut sangatlah dibutuhkan di masyarakat dalam memberdayakan lingkungannya sendiri. Selain untuk memberdayakan lingkungan, kemampuan tersebut berguna sebagai bukti bahwa menempuh pendidikan di perguruan tinggi tidak hanya untuk mendapatkan pekerjaan, tetapi juga sebagai cara untuk menaikan kualitas hidup mereka dengan membentuk generasi-generasi unggul dan berkualitas. Sebagai tajuk penutup, sudah seharusnya pemerintah dan masyarakat saling bersinergi satu sama lain dalam rangka mewujudkan tujuan bangsa Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Pemerintah diharap terus melakukan usaha pemerataan sarana dan prasarana pendidikan dan masyarakat untuk selalu membuka mata dan pikiran terhadap perkembangan pendidikan agar tercipta suatu bangsa yang unggul dalam intelektual. Koran Pos Belitung URL e paper koran POST TERKAIT POST TEBARU PotretPendidikan Indonesia di Tengah Perkembangan Teknologi. Deutsche Welle (DW) - detikNews. Kamis, 02 Mei 2019 18:48 WIB. 0 komentar. BAGIKAN. Jakarta -. Berdasarkan laporan PISA (Programme forKompas TV regional berita daerah Kamis, 27 Agustus 2020 1655 WIB KUPANG, - Para siswa SD Negeri Glak, Kabupaten Sikka membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah. Pasalnya, sekolah yang terletak di sebuah dusun terpencil itu terpaksa harus melakukan kegiatan belajar mengajar di teras kelas. Teras dipakai sebagai ruang kelas lantaran ketiadaan ruang kelas. Sekolah yang terletak di kaki gunung api Egon tersebut hanya memiliki 6 ruangan. Dimana 5 ruangan dipakai sebagai ruang kelas, dan 1 ruangan sebagai ruang guru. Jangankan kelas perpustakaan saja tak dimiliki sekolah ini. Meski begitu, para siswa tetap bersemangat untuk bersekolah. Setiap hari mereka harus berjalan kaki hingga 2 kilometer guna bisa belajar di sekolah. Di masa pandemi covid-19 ini, ketika pemerintah aktif mengkampanyekan belajar daring, sekolah ini tak mampu melaksanakannya. Di wilayah ini, belum ada jaringan telekomunikasi sama sekali. Karena itu, pihak sekolah terpaksa tetap melakukan kegiatan di sekolah. Pihak sekolah pun berharap, pemerintah bisa membuka mata melihat keadaan mereka dengan menyediakan fasilitas yang dibutuhkan. sekolah sekolahterpencil pendidikanterpencil Sumber Kompas TV BERITA LAINNYA
potretpendidikan di daerah terpencil kondisi pendidikan indonesiakondisi pendidikan indonesia,potret buram pendidikan indonesia,fakta buruk pendidikan indonAceh - Pelayanan pendidikan di Kecamatan Pulo Aceh, Kabupaten Aceh Besar, disebut-sebut memprihatinkan. Proses belajar mengajar di tempat itu terbilang mandek karena tenaga pengajar jarang berada di sekolah. Fakta ini berdasarkan hasil investigasi Ombudsman RI Perwakilan Aceh pada 8-9 Oktober. Lembaga pengawas pelayanan publik itu turun setelah mendapat laporan tak sedap tentang layanan pendidikan di kepulauan itu. "Beberapa tokoh masyarakat yang diwawancarai menyampaikan ada guru yang jarang datang ke Pulo Aceh," ungkap Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Taqwaddin, kepada Kamis malam 10/10/2019. Tim Ombudsman mendapati SMA Negeri 2 Pulo Aceh dalam kondisi tidak satu pun tenaga pengajar serta kepala sekolah berada di tempat. Padahal, guru di sekolah itu ada 13 orang. Jumlah murid di SMA tersebut sebanyak 88 orang. Mereka berasal dari 12 desa yang ada di Pulo Breueh, sebuah pulau yang menjadi bagian dari Kecamatan Pulo Aceh. "Saat tim datang, siswa sedang tidak berada dalam kelas, sebagian sudah pulang pada pukul WIB," imbuh Taqwaddin. Ini dipandang miris. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar sejatinya telah menyediakan fasilitas berupa rumah dinas agar tenaga pengajar tinggal di tempat itu. "Para tokoh masyarakat menginginkan anak-anak Pulo Aceh bisa mendapatkan pendidikan yang baik," ujar dia. Bagi Taqwaddin, masalah pelayanan pendidikan di Kecamatan Pulo Aceh mesti mendapat perhatian khusus. Roda layanan pendidikan punya kecenderungan berputar di wilayah sentral atau perkotaan saja, namun, terbilang acuh di kawasan periferi. "Ini tidak bisa dibiarkan. Kami akan sampaikan hasil investigasi ini ke Dinas Pendidikan Provinsi Aceh dan juga ke Bupati Aceh Besar," juga video pilihan berikut iniSandra mengusulkan pendidikan sekolah untuk mengajak anak-anak ke sawah, atau paling tidak jangan hanya di dalam kelasTenaga Pengajar Tidak MenetapSuasana salah satu sekolah di Kecamatan Pulo Aceh, Kabupaten Aceh Besar AbonitaPenyebab tenaga pengajar jarang berada di tempat karena kebanyakan di antara mereka memilih tidak menetap. Sistemnya sif, di mana para tenaga pengajar hanya bertugas mengisi jam belajar saja, kemudian beranjak. "Kebanyakan guru tidak tinggal di Pulo Aceh, karena guru tersebut berasal dari Banda Aceh atau Aceh Besar, namun ada guru honor yang berasal dari penduduk Pulo Aceh," jelas Taqwaddin. Namun, ada pula yang menetap. Mereka adalah Guru Garis Depan GGD berstatus pegawai negeri sipil berasal dari luar yang mengabdi di Aceh. Sebagai informasi, untuk menuju Kecamatan Pulo Aceh harus melalui jalur air selama satu jam lebih. Ada sepuluh pulau yang merupakan bagian dari kecamatan tersebut. Keindahan panorama di Kecamatan Pulo Aceh cukup dikenal luas. Tak jarang media menyebutnya sebagai surga yang terabaikan hingga Pulau Perawan. Soal potret buram pendidikan di wilayah terpencil ini sudah pernah disinggung dalam sebuah unggahan di situs Kominfo berjudul "Potret Pendidikan di Pelosok Negeri 2" pada 2015. Isinya lebih kurang sama. Terdapat dua pulau berpenghuni di Kecamatan Pulo Aceh, yakni, Pulo Breueh dan Pulo Nasi. Pulo Breueh berpenduduk sekitar 5 ribu jiwa, yang terbagi dalam 12 desa. Di Pulo Breueh terdapat lima SD atau sederajat, dua SMP, serta satu SMA, masing-masing di Desa Rinon, Mukim Breueh Utara, dan Desa Blang Situngkoh, Mukim Pulo Breueh Selatan. Di sini, SMA hanya ada di Desa Blang Situngkoh. Dalam unggahan situs Komifo disebutkan, anak-anak yang berada di Desa Meulingge, Rinon, Lapeng, Ulee Paya sulit menjangkau SMA. Mereka harus melewati medan pegunungan, dengan jarak tempuh yang lumayan. Sementara itu, Pulo Nasi berpenduduk jiwa. Pendidikan menengah tingkat atas hanya bisa ditempuh di SMA Negeri 1 Pulo Aceh sering disebut SMA Pulo Nasi.* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan. ghWN.